Bupati Manggarai Fokus Percepatan Pemulihan Pascagempa, ASN Diminta Kebut Verifikasi Data 27 Ribu Rumah

NERAFLORES.COM,RUTENG-Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai mempercepat penyelesaian pekerjaan rutin menjelang akhir tahun anggaran serta memperkuat keterlibatan dalam proses pemulihan pascagempa bumi.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Manggarai dalam amanatnya saat memimpin Apel Mingguan, Senin (12/10/2026), di Natas Labar–Motang Rua, Ruteng yang dihadiri oleh ribuan ASN lingkup Pemkab Manggarai.

Bupati menegaskan bahwa dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin mendekati akhir tahun, seluruh perangkat daerah perlu memastikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 44 desa pada Oktober 2026.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades berlangsung relatif aman dan damai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan berjalan dalam menjamin pelaksanaan hak-hak demokratis masyarakat.

Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa sejumlah hal tetap perlu dievaluasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pilkades ke depan, termasuk kemungkinan revisi terhadap peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjamin keberlangsungan pemilihan kepala desa di 44 desa,” ungkapnya.

Percepat Uji Publik Data Kerusakan Rumah

Dalam amanat yang sama, Bupati Manggarai menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah terlibat dalam pendataan kerusakan rumah warga dan fasilitas pemerintah akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Manggarai.

Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menugaskan kembali petugas yang sebelumnya terlibat dalam pendataan untuk mendampingi pelaksanaan uji publik data kerusakan rumah.

Menurut Bupati, uji publik menjadi tahapan penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan sebelum diusulkan untuk memperoleh bantuan pemerintah.

Ia menyebutkan, data yang akan memasuki tahapan uji publik tersebut mencapai sekitar 26 ribu hingga 27 ribu rumah. Karena itu, keterlibatan petugas yang memahami kondisi di desa dan kelurahan sangat dibutuhkan agar proses verifikasi berjalan baik.

Bupati menegaskan bahwa koreksi terhadap data merupakan hal yang wajar, terutama apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil pendataan awal dan kondisi rumah sebenarnya.

“Apabila ada koreksi, bukan berarti pekerjaan kita tidak beres. Kita harus memberikan yang terbaik. Yang terpenting, data yang dihasilkan harus teliti dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa proses pendataan menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Para petugas harus mendatangi rumah warga satu per satu, sekaligus menghadapi beragam keluhan dan komplain masyarakat.

Namun, di tengah situasi tersebut, para ASN tetap menjalankan tugas untuk memastikan data kerusakan rumah dapat dihimpun dengan baik.

Selain uji publik, Bupati meminta agar kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat terdampak, khususnya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), diperiksa dan disesuaikan dengan data hasil pendataan lapangan.

Langkah ini diperlukan agar proses penggabungan data dan dokumen administrasi dapat berjalan lebih cepat sehingga berkas usulan bantuan bisa segera disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan berkas usulan bantuan masyarakat terdampak dapat disiapkan paling lambat akhir Oktober 2026, baik untuk pembangunan rumah bagi warga dengan kategori rusak berat maupun perbaikan rumah bagi warga dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan.

Fokus Pemulihan Pascagempa

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah menjelang akhir tahun 2026 dan pada tahun mendatang adalah penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak gempa bumi.

Kabupaten Manggarai saat ini berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan selama tiga bulan, terhitung hingga akhir Desember 2026.

Ia mengingatkan bahwa memasuki masa transisi tidak berarti seluruh wilayah telah pulih. Kondisi di pusat kota yang berangsur membaik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan pemulihan.

Pemerintah, kata dia, harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat di desa-desa dan kampung-kampung terdampak yang masih membutuhkan penanganan.

“Saya tegaskan, mulai pulih bukan berarti sudah pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk penyelesaian pendataan, pengusulan bantuan, serta langkah-langkah pemulihan sesuai kewenangan masing-masing.

Bupati juga mengingatkan bahwa penanganan bencana berpotensi tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada 2027. Oleh sebab itu, koordinasi, ketelitian administrasi, dan kerja sama seluruh jajaran menjadi penting agar proses pemulihan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Bupati dua periode ini berharap seluruh ASN terus meningkatkan disiplin, menyelesaikan pekerjaan sesuai target, serta menjaga komitmen pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan Kabupaten Manggarai pascagempa bumi. (MC Kab Manggarai)