BBM Langka di NTT, GMNI Bongkar Kegagalan Penanganan: Pemerintah dan Pertamina Jangan Lepas Tangan!

NERANTT.COM,KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Nusa Tenggara Timur melontarkan kritik keras terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah kabupaten di NTT.

GMNI mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka menilai masyarakat tidak boleh terus menjadi korban ketidakpastian pasokan BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, dan usaha kecil.

Ketua DPD GMNI NTT, Bonevantura Goan, kepada media ini, Jumat (16/10/2026) malam,  menegaskan,  pemerintah dan Pertamina tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Keduanya dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kelangkaan, kondisi stok, kendala distribusi, serta langkah konkret untuk memulihkan pasokan BBM di wilayah terdampak.

“ Kami mendesak Pemerintah dan Pertamina untuk segera bertindak. Jangan biarkan masyarakat terus mengantre berjam-jam tanpa kepastian. Pemerintah tidak boleh diam, dan Pertamina tidak boleh menghindar dari tanggung jawab pelayanan distribusi BBM. Rakyat membutuhkan solusi nyata sekarang, bukan janji yang terus diulang,” tegas Bonevantura.

DPD GMNI NTT mempertanyakan keseriusan pemerintah dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.

Menurut GMNI, kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pengemudi angkutan umum, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan masyarakat umum yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

GMNI menegaskan, apabila terdapat kendala distribusi, pemerintah dan Pertamina harus menyampaikannya secara transparan. Jika terjadi kekurangan pasokan, penyebab dan langkah pemenuhannya harus dijelaskan kepada publik.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau pelanggaran lainnya, aparat dan instansi berwenang diminta melakukan pemeriksaan serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Enam Tuntutan Tegas GMNI NTT

DPD GMNI NTT menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten segera bertindak melalui koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait. Pemerintah diminta mengidentifikasi persoalan di setiap wilayah terdampak, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta menyampaikan langkah penanganan kepada publik.

Kedua, mendesak Pertamina segera memulihkan distribusi BBM dan mengatasi antrean panjang. Pertamina juga dituntut menjelaskan kondisi stok, jadwal distribusi, kendala penyaluran, serta target waktu pemulihan pasokan.

Ketiga, menuntut keterbukaan informasi dan penjelasan resmi mengenai penyebab kelangkaan BBM. GMNI menilai masyarakat berhak memperoleh informasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Keempat, mendesak pengawasan distribusi diperketat. Jika ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan penyaluran, atau pelanggaran lainnya, pemeriksaan harus dilakukan secara serius dan ditindaklanjuti sesuai hukum.

Kelima, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di NTT, mulai dari perencanaan stok, kapasitas penyaluran, koordinasi distribusi, hingga kesiapan menghadapi tantangan geografis wilayah kepulauan.

Keenam, menuntut kepastian penyelesaian dan pertanggungjawaban. Pemerintah dan Pertamina diminta menyampaikan langkah konkret beserta target waktu penanganan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Tantangan Geografis Bukan Alasan Membiarkan Rakyat Mengantre

GMNI NTT mengakui kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan dalam distribusi BBM. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan, memperbaiki koordinasi, dan memastikan kesiapan pasokan.

Menurut GMNI, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh BBM.

Persoalan ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak, keberlangsungan usaha rakyat, serta kepastian aktivitas ekonomi.

Karena itu, GMNI mendesak penanganan dilakukan tanpa penundaan. Pemerintah dan Pertamina diminta membuka informasi secara transparan serta mengungkap penyebab persoalan berdasarkan fakta.

DPD GMNI NTT menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan kelangkaan BBM hingga terdapat kejelasan mengenai penyebab, langkah penanganan, dan perbaikan sistem distribusi bagi masyarakat NTT.(*)

(*NF)